Menurutnya, program pemagangan nasional yang telah ditetapkan hari ini adalah rangkaian dari seluruh upaya pemerintah dan stakeholder untuk segera, secepat mungkin menyelesaikan beberapa masalah mendasar yang tengah dihadapi pemerintah.
Masalah yang pertama adalah tingkat pengangguran yang semakin menjadi tantangan serius karena jumlahnya masih tinggi. Kedua, tantangan dunia pendidikan formal, termasuk di dalamnya dunia kepelatihan yang masih memiliki kesenjangan yang tajam antara lulusan pendidikan formal, pendidikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan pasar kerja, dunia usaha dan industri.
Ketiga, tantangan kenyataan yang ada di depan bahwa ekonomi terus tumbuh membutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi, keterampilan, integritas, kapasitas, mentalitas yang memang harus siap, hadir dan mengisi peluang pasar kerja sekaligus siap bersaing dengan para pekerja dari berbagai negara.
Dijelaskannya, program-program pemagangan yang salama ini dilakukan dan dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri oleh perusahaan bekerjasama dengan pemerintah. Kalau ke luar negeri, baik G to G, G to B, B to B, atau B to B adalah bagian dari keberhasilan yang selama ini diraih.
Dengan berbagai rangkaian yang telah dilakukan selama ini, pemerintah ingin menyatukan secara terintegrasi seluruh pemagangan untuk membantu mempercepat penyelesaian tantangan. "Berbagai program pendidikan dan pelatihan yang memiliki kesenjangan dengan dunia pasar kerja, dan dunia usaha dan dunia industri, telah kita tuntaskan dengan berbagai upaya baik pembenahan kurikulum, bahkan Kemnakertrans memiliki tim bersama dengan Kemdikbud untuk membangun link and match yang memadai antara pendidikan formal dengan kebutuhan industri," jelasnya.
Peranan pemagangan dalam pembangunan SDM khususnya tenaga kerja adalah mengembangkan kompetensi individu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja. Kompetensi dan pengalaman kerja ini merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja perusahaan. Pemagangan di perusahaan ini akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemagangan harus menjadi gerakan nasional untuk terus disosialisasikan dan didorong serta diselenggrakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air. Perusahaan tentu memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. "Secara bertahap tingkat keterampilan tenaga kerja tersebut harus terus menerus kita dorong agar dapat mampu mengisi dan memberikan porsi dan kedudukan yang memadai sesuai dengan perkembangan perusahaan," tuturnya.
Perusahaan semakin penting dalam partisipasinya untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas, kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Muhaimin menambahkan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar terhitung sejak 2012 ini akan memiliki apa yang disebut sebagai peluang demografi. Peluang demografi dengan komposisi angkatan kerja usia produktif semakin hari semakin tinggi. Usia produktif antara 20 hingga 40 tahun pada tahun 2012 ini diperkirakan akan meningkat pesat hingga 23 persen. "Kenyataan ini, tantangan, peluang sekaligus bahaya apabila tidak mampu kita lakukan apa yang kita sebut dorongan agar mereka menempati dunia pasar kerja yang memadai," jelasnya.
Diungkapkannya, 22 sampai 25 persen ke depan hingga 2014, angkatan kerja dengan usia yang produktif ini harus dipikirkan bersama dan menjadi agenda nasional untuk meningkatkan produktivitas ekonomi maupun produktivitas nasional. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder, khususnya, perusahaan, para pengusaha, dan dunia industri untuk bersama-sama memikirkan dan memanfaatkan peluang tingkat usaia yang produktif ini.
Dengan menyadari hal ini, ia mengimbau dan mendorong, bahkan beberapa kali rapat dengan Wapres beserta seluruh jajaran kementerian lainnya, bersepakat harus mendorong, memprioritaskan memberi dukungan dan sedikit memobilisasi seluruh perusahaan agar terlibat aktif di dalam mengatasi potensi dan kekuatan usia produktif dari kekuatan demografi ini.
"Dengan keadaan yang kita sadari bersama ini gerakan nasional pemagangan yang kita lakukan ini akan menjadi salah satu solusi penting agar tidak ada lagi yang disebut kesenjangan maupun kekurangan kualitas kompetensi tenaga kerja kita bagi kebutuhan industri dan pasar kerja," katanya.
Dengan demikian, pasar kerja yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diharapkan tidak akan terancam dan terisi oleh tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. "Dengan harapan itu, gerakan nasional pemagangan yang kita lakukan hari ini semakin menjadi bagian dari keberhasilan para perusahaan yang selama ini memang memiliki program-program pemagangan yang produktif," jelasnya.
Muhaimin juga optimis,dengan merakit dan melaksanakan kebersamaan ini Indonesia akan segera mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dengan kualitas SDM yang diharapkan.
"Kita berharap di hari-hari ke depan seluruh perusahaan nasional kita terutama perusahaan-perusahaan besar mampu berkontribusi bersama-sama bagi melahirkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang kita harapkan. Kita yakin dan optimis tidak boleh ada lagi generasi muda yang produktif, tidak memiliki pekerjaan dan tidak boleh lagi anak-anak muda bangsa menganggur dan menunggu peluang tanpa memanfaatkan potensi yang dimilikinya," kata Muhaimin.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona mengatakan gerakan nasional pemagangan sebagai tonggak sejarah di dalam rangka meningkatkan secara intensif dan masif pelaksanaan pemagangan secara nasional.
Kegiatan ini adalah salah satu langkah strategis Kemnakertrans untuk melaksanakan, meningkatkan pelaksanaan pemagangan secara masif di seluruh dunia. Gerakan nasional ini diharapkan meningkatkan awarness seluruh stakeholders agar berkenan, berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemagangan dengan porsinya masing-masing, khususnya perusahaan.
Gerakan Nasional merupakan lanjutan dari langkah-langkah strategis Kemnakertrans dengan melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan di tingkat Kabupaten/kota yang pada gilirannya nanti akan terdeteksi berapa kemampuan daya serap pemagangan yang bisa dilaksanakan di masing-masing perusahaan.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian teknis seperti Kementerian UKM, Kementerian Pertanian kita sudah bicara secara intensif, secara seksama dan me-mapping program apa-apa yang bisa dilaksanakan oleh kementerian lain dalam rangka mendukung gerakan ini sehingga nanti pada gilirannya semua komponen bangsa berpartisipasi di dalam meningkatkan akselerasi pelaksanan pemagangan secara nasional.
Menurutnya, dalam pencanangan Gerakan Nasional Pemagangan ini juga dicanangkan jejaring tim informasi industri yang harapannya setiap balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia punya kelompok industry partners dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada lembaga-lembaga pelatihan sehingga apa yang dihasilkan benar-benar matching dengan tuntutan perusahaan maupun untuk berwirausaha.
Alumni pemagangan ini tidak hanya untuk bekerja di perusahaan. Dari data yang telah dihimpun Kemnakertrans, khusus untuk alumni pemagangan ini sudah ribuan juga jadi pengusaha. "Jadi, bukan hanya dia menggantungkan diri untuk bekerja di perusahaan, tetapi juga mencetak lapangan kerja," ujarnya.
Bangkona juga mengingatkan pemagangan adalah satu program pelatihan sehingga, kalau ada yang men-salah tafsirkan dengan outsourching, sangat berbeda. "Pemagangan adalah program yang dicanangkan, kemudian ada mentor, supervisor di perusahaan membimbing dia untuk mencapai standar itu, dan setelah selesai disertivikasi. Kalau outsourching, tidak ada itu. Nah, ini perlu saya tegaskan karena menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang disalahgunakan di daerah yang diosertai dengan pemagangan," katanya. www.infopublik.org) / foto : humasprotokol.bantenprov.go.id
(Sumber www.pemagangan.com)
.jpg)